Setelah dua kali ditunda, akhirnya pembatasan BBM bersubsidi akan diberlakukan 1 Januari mendatang. Untuk kendaraan roda empat pelat hitam diwajibkan mengggunakan BBM non subsidi. Jenis BBM bersubsidi, yaitu premium, hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda dua, roda tiga, pelat kuning dan nelayan saat menggunakan perahu mencari ikan.
Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, akhir pekan mengungkapkan, masyarakat harus memahami beban yang ditanggung negara jika BBM bersubsidi tidak dibatasi. Menko juga menepis kekhawatiran banyak kalangan yang menilai jika BBM bersubsidi dibatasi maka akan memicu laju inflasi sehingga akan berdampak negatif pada target makro ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi.
“Yang mana yang akan dilakukan tahapannya ya silahkan saja, tapi kalau keseluruhan, plat hitam itu beralih, seluruh Indonesia, apalagi kalau bertahap Jabotabek dulu maka efek terhadap inflasinya tidak begitu besar,” jelas Menko Perekonomian.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago, berpendapat pembatasan BBM bersubsidi memang harus didukung agar tidak menjadi beban bagi anggaran negara. Namun menurutnya juga ada hal- hal yang harus diperhatikan pemerintah.
“Secara prinsip itu bagus, tapi sekali lagi untuk di Indonesia harus dilihat kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya karena pelayanan sistem transportasi masyarakat massal yang masih buruk, tata ruang yang tidak terkelola sehingga pemukiman masyarakat terpencar, tersebar ke pinggiran-pinggiran kota,” ungkap Andrinov.
Bukan saja efek sosial yang mungkin timbul dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena ditambahkan Andrinov Chaniago efek politik kemungkinan juga timbul, harus diperhatikan pemerintah. BBM menurutnya adalah kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga harus berhati-hati dalam menerapkan peraturan terkait BBM.
“Kita belum bicara lagi resiko politik ya, dengan kebijakan represif itu lama-lama itu akan membuahkan reaksi politik, itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah,” kata Andrinov menambahkan.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi awal tahun depan akan dimulai di Jawa dan Bali karena secara infrastruktur daerah tersebut dinilai paling siap.
Pembatasan BBM bersubsidi ditegaskan pemerintah memang harus segera diberlakukan karena untuk tahun ini saja konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat. Jatah BBM bersubsidi dalam anggaran negara 2010 sebanyak 36 juta kiloliter, namun dalam realisasinya mencapai 38 juta kiloliter.
Pembatasan BBM bersubsidi tahun depan menurut pemerintah diperkirakan mampu menghemat sekitar 28 trilyun rupiah. Subsidi BBM tahun depan semula diperkirakan mencapai sekitar 95 trilyun rupiah.
Dari sekitar 600 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) , sekitar 400 diantaranya sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
My Opinion
so in my opinion is if the government wants to reduce the amount of subsidized fuel, should consider first konsidi Indonesian economy. whether the condition of Indonesia's economy is ready or not. because this policy will impact very positive for the economic condition of Indonesia. as this would obviously reduce the burden of government in the State Budget. In addition, this policy is burdensome small and medium businesses are on average using a black plate vehicle.
but on the other hand, this policy also affects beneficial for used car dealers for used cars that consume more fuel than a new car. is they who will enjoy its effects, used car prices will certainly rise. It's irony, while in other countries, used car at a certain age should be recycled because of several considerations such as air pollution (environment), safety driving, and the waste of fuel, but in this country goods "expired" are still preserved, maintained and even provided facilities Specifically, the price of fuel is cheaper.
This policy also will enrich the dark gas station business, the way, the "actors" to fill vehicle fuel with his parents, collected and sold to owners of vehicles that "young", this is tantamount to the transfer mode to nonsubsidized subsidized gas cylinders.
I would recommend that fuel prices should apply equally to all people in this country, not indiscriminately, both the rich and the poor, so there is no gap at all for some people to dredge the personal advantage of the price disparity.
he concentration of government should not provide subsidies to people on but to think how to increase people's purchasing power and distribution effort level of welfare, such as how to create as much new jobs to address unemployment rates tend to rise from time to time and attempt to provide a means of mass transportation for the people decent and affordable. I urge you, Mr. President to reconsider the application of this policy and be able to think more carefully to find a solution than a positive impact on the nation and the country we love.
