A.
Pendahuluan
1.
Latar
Belakang
Di dunia ini terdapat banyak negara, kemudian dari sekian banyak negara
tersebut digolongkan menjadi tiga golongan negara, yaitu negara maju, negara
berkembang, dan negara miskin.
Negara maju adalah negara yang mengandalkan sektor industri sebagai mata
pencaharian dan biasanya negara – negara maju memiliki pendapatan perkapita
yang baik, dan memiliki nilai mata uang yang disebut hardcurrency. Sedangkan negara berkembang masih mengandalkan sektor
pertanian sebagai mata pencaharian. Dan negara miskin, cendrung mengalami
keterpurukan dan sering mengalami krisis. Dari beberapa negara yang diglongkan
kedalam negara maju, salah satu diantaranya adalah negara china.
Negara china, adalah salah satu negara yang industri terbesar didunia. Hal
ini terbukti bahwa china dari sektor perekonomian jauh lebih baik dibandingkan
Amerika yang saat ini sedang mengalami krisis. Selain itu china juga dapat
leluasa memasarkan produk – produknya. Hal ini terbukti produk china dapat
diperoleh dimana saja, dengan harga yang dapat bersaing dengan produk lokal
negara tersebut. Salah satu contoh dari sekian banyak negara yang mengimpor
produk dari china adalah Indonesia.
Berdasarkan paparan diatas maka kami tertarik untuk menulis mengenai Negara
China.
2.
Rumusan
Masalah
Berdasarkan
latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.
Negara China
2.
Sistem Perekonomian, Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Budaya Negara China
3.
Kegiatan Ekspor & Impor serta Produk Unggulan
4.
Strategi Memasuki Pasar Global.
B. Pembahasan
1. Negara China
a. Sejarah Negara China
Sampai saat ini, Cina adalah peradaban paling tua di dunia. Hal ini
terlihat dari sistem penulisan yang konsisten dari dulu sampai sekarang. Selain
itu, banyak penemuan penting yang berasal dari peradaban Cina kuno, misalnya
kertas, kompas, serbuk mesiu, dan lain-lain. Inilah sejarah Cina dengan
peradabannya.
Sejarah Cina diawali ketika manusia modern tiba pertama kali di Cina dari
Asia Tengah sekitar 50.000 SM. Mereka adalah manusia Zaman Batu yang tinggal di
gua-gua bersama anjing mereka. Mereka memenuhi kebutuhan makanan dengan cara
berburu dan meramu.
Pada 4000 SM, penduduk Cina mulai menanam padi serta beternak biri-biri dan
ayam. Pada 3000 SM, mereka bahkan telah menggunakan gerabah dan tinggal di
rumah. Dari orang Asia Tengah, penduduk Cina belajar memanfaatkan kuda untuk
menarik kereta beroda. Orang Cina memasuki Zaman Perunggu pada 2000 SM. Saat
itu mereka sudah mempergunakan tulisan.
1. Sejarah Cina pada Masa Kekuasaan Dinasti
Sekitar 1800 SM, Dinasti Shang menaklukkan sebagian besar wilayah Cina dan
memerintah negeri tersebut di bawah seorang kaisar. Sejak saat itu, sejarah
Cina dicatat menurut dinasti-dinasti yang berkuasa.
Pada 1100 SM Dinasti Chou menaklukkan Cina. Pada masa ini, yaitu sekitar
700 SM, para pandai besi Cina belajar membuat peralatan dan senjata dari besi.
Masa tersebut juga merupakan zaman Konfusius. Namun, pada 481 SM Cina terpecah
menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang. Kejadian ini adalah catatan
sejarah Cina yang sangat penting.
Pada 221 SM, Dinasti Ch’in berhasil menyatukan Cina kembali. Mereka bahkan
membawa kejayaan Cina melebihi masa-masa sebelumnya. Bukti kebesaran Dinasti
Ch’in masih bisa dilihat hingga saat ini, yaitu Tembok Besar Cina (bukti sejarah
Cina yang mengagumkan).
Dinasti Ch’in berumur pendek. Mereka digusur oleh Dinasti Han pada 202 SM.
Dinasti Han meraih banyak keberhasilan. Mereka berdagang sepanjang Jalur Sutera
dengan orang-orang Persia dan Romawi. Mereka juga menyerang India dan ketika
kembali membawa ajaran Buddha ke Cina.
Pada 220 M, Cina kembali terpecah. Kali ini Cina terbagi menjadi tiga
kerajaan.
Pada 581 M, seorang jenderal bernama Wen Ti berhasil menyatukan tiga
kerajaan tersebut dan mendirikan Dinasti Sui. Putra Wen Ti, Yang Ti,
memerintahkan penggalian kanal besar yang menghubungkan Sungai Kuning dan
Sungai Yangtze. Namun, Yang Ti terbunuh pada 618 M, dan penguasa berikutnya
mendirikan Dinasti Tang.
Pada 618 M, di bawah Dinasti Tang, kota-kota di Cina mulai tumbuh. Pajak
dan perdagangan diorganisasi dengan lebih baik. Wilayah Cina makin luas, dan
bahkan lebih luas daripada Cina saat ini. Namun, sejumlah perang saudara
melemahkan Dinasti Tang.
Pada 960 M, Dinasti Sung mengambil alih Cina. Mereka menghadapi banyak
masalah, di antaranya penyerbu dari Asia Tengah yang mengganggu Jalur Sutera.
Para pedagang kemudian beralih ke selatan, yaitu India.
Pada 1279 M, bangsa Mongol menyerbu dari Asia Tengah dan menaklukkan Cina.
Bangsa Mongol memerintah Cina di bawah Genghis Khan dan dilanjutkan oleh Kublai
Khan. Mereka mendirikan Dinasti Yuan, yang daerah kekuasaannya meliputi Asia
Tengah, India, Asia Barat, dan Eropa Timur. Namun, pada 1330 M, penduduk yang
mendiami wilayah Kekaisaran Mongol terserang wabah penyakit. Kerajaan Mongol
pun tercerai-berai.
Sejarah Cina menyebutkan bahwa Dinasti Ming mengambil alih kekuasaan pada
1368 M. Dinasti Ming mencapai puncak kekuasaannya pada awal abad ke-15. Pasukan
Cina kembali menaklukkan Annam, wilayah Vietnam saat ini.
Sementara itu, armada laut Cina berlayar mengarungi Laut Cina dan Samudra
Hindia. Mereka menjelajahi lautan hingga pantai timur Afrika. Dinasti Ming
melemah akibat perang berkepanjangan melawan bangsa Mongol dan penyerangan
kota-kota pesisir oleh bangsa Jepang.
Pada 1644 M, orang-orang Manchu merebut Beijing dan mendirikan dinasti
kekaisaran terakhir, Dinasti Qing. Penguasa Manchu meluaskan pengaruhnya hingga
ke Xinjiang, Tibet, dan Mongolia.
Namun, pada abad ke-18 kekuasaan Dinasti Qing mulai melemah. Cina terlibat
dalam Perang Candu melawan Inggris pada 1840 M. Cina bahkan harus menyerahkan
Hong Kong kepada Inggris pada 1842 M.
Penguasa Dinasti Qing juga harus menghadapi beberapa pemberontakan, di
antaranya Pemberontakan Taiping, Nien, Panthay, dan Boxer. Akhirnya, Revolusi
1911 M yang dipimpin Sun Yat-sen menjungkalkan Dinasti Qing dan mengakhiri
monarki feodal Cina yang telah berusia 2.000 tahun.
2.
Sejarah Cina: Republik Cina
Pada 12 Maret 1912, pemerintahan sementara Republik Cina terbentuk di
Nanjing. Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden. Namun, sebagai bagian dari
perjanjian agar penguasa Qing mau mundur, Sun Yat-sen terpaksa menyerahkan
kekuasaan kepada Yuan Shikai, mantan perdana menteri pemerintahan Qing. Inilah
awal mula sejarah Cina yang berhubungan dengan pembentukan Republik Cina.
Khawatir akan timbulnya pemberontakan, Yuan Shikai mundur pada Maret 1916
dan meninggal pada Juni di tahun yang sama. Kosongnya kekuasaan mengakibatkan
Cina tercerai-berai. Setiap wilayah menjadi daerah kekuasaan panglima-panglima
perang yang saling bersaing.
3.
Sejarah Cina: Perseteruan KMT dan PKC
Perseteruan KMT dan PKC juga tercatat dalam sejarah Cina. Pada 1920-an, Sun
Yat-sen bermaksud menyatukan Cina kembali dan mendirikan basis perjuangannya di
Cina selatan. Dengan bantuan Uni Soviet, dia bersekutu dengan Partai Komunis
Cina (PKC). Setelah Sun Yat-sen meninggal pada 1925, penerusnya, Chiang
Kai-shek berhasil menguasai sebagian besar Cina di bawah bendera Kuomintang
(KMT) yang berhaluan nasionalis. Saat itu, PKC juga mulai berusaha menanamkan
pengaruhnya sehingga bersaing dengan KMT.
Pada 1927 M, Chiang mengejar tentara PKC dan mendesak mereka dari
basis-basis komunis di Cina selatan dan timur. Pasukan PKC terpaksa mengadakan
long march ke daerah barat daya dan mendirikan basis gerilya di Provinsi Yan’an
dan Shaanxi. Selama long march ini, muncul pemimpin PKC yang baru, Mao Zedong.
4.
Sejarah Cina: Republik Rakyat Cina
Sejarah Cina yang berhubungan dengan berdirinya Republik Rakyat Cina.
Setelah sempat bersatu menghadapi Jepang antara 1937 – 1945, KMT dan PKC
kembali bermusuhan setelah Perang Dunia II berakhir. Pada 1949, PKC keluar
sebagai pemenang dan menjadi penguasa tunggal di Cina daratan. Republik Rakyat
Cina secara resmi berdiri pada 1 Oktober 1949 dengan ibu kota Beijing.
Kuomintang kemudian menyingkir ke Taiwan. Itulah paparan tentang sejarah Cina
yang panjang dan sangat beragam.
b. Letak Geografis
Secara astronomis, China terletak antara 18° LU- 54° LU dan 73°BT- 135° BT.
Dan secara Geografis terletak di kawasan Asia Timur, menghadap ke Samudera
Pasifik. Luas China ± 9.600.000 Km².
Batas negara, sebelah utara berbatasan dengan Mongolia dan Rusia, sebelah
selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, negeri Bolywood “India”, “Burma”
Myanmar, Laos, dan negeri paman Ho “Vietnam”. Sebelah timur berbatasan dengan
Laut cina timur, Laut timur, Laut Kuning, Negeri mendiang Kim JoNg il “Korea
Utara”, dan ternyata cina gag berbatasan darat dengan negeri asal Hyun joong
Oppa “Korea selatan” kekekekeke. Dan di sebelah barat berbatasan dengan
Pakistan, Tajikistan, Kirgztan, dan Kazaktan.
Dengan keadaan alam, ada perbedaan yang sangat kontras pada bentang alam yg
ada di cina, yaitu Cina utara yang relatif datar dan tanahnya yang relatif
berdebu, serta Cina Bagian selatan yang relatif Kasar dan banyak dijumpai
pegunungan. Batas alam Cina bagian Utara dan Cina selatan adalah pegunungan
Tsinling.
Bagian Timur dari Cina bagian utara (Manchuria) sebagian besar terdiri atas
Lembah sungai Sungari yang dikelilingi Pegunungan Khingan Besar, Sikhote Alin,
dan lembah sungai Huang Ho atau sungai Kuning. Dan di Bagian barat yang berbatasan
dengan Mongoloia merupakan kawasan padang pasir yang merupakan bagian dari
gurun Ordos dan Gurun Gobi “gurun terluas di Asia Timur”. Cina bagian selatan
wilayahnya sangat kompleks yang meliputi Sungai Yangtze, pegunungan cina
selatan, Plato Kapur Yunan, Plato Kweichow, dan beberapa sungai seperti Sungai
Salween, Yngtze, Mekong (yg melewati kawasan daratan Asia Tenggara) dan Sungai
Yalung, serta beberapa danau seperti danau Poyang dan Dongting.
Dengan keadaan iklim China bagian utara dipengaruhi oleh iklim Artik yang
dingin dan mengalami musim terdingin -5°C - 26°C. Cina Bagian tengah dan
selatan memiliki iklim Subtropis 4°C -
26°C. Cina Timur dipengaruhi oleh iklim gurun yg kering dan panas
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2006, jumlah penduduknya 1.221.400.000
jiwa. Angka kelahiran 12, dan kematian 7, pertumbuhan penduduk 0,6 %. Dan
kepadan penduduk 136 jiwa/km.
Suku bangsa terbesar adalah suku
Cina Han (94 %) dan sisanya merupakan suku Mongol, Korea, Turki dan Manchu.
China menganut aliran Konghuchu (salah satu agama yg kini telah diakui oleh
pemerinatah Indonesia), sisanya adalah Agama Budha, Tao, dan Islam. Bahasa
resmi adalah Mandarin dengan mata uang Yuan atau renminbi.
2.
Sistem Perekonomian, Pemerintahan, Hukum dan Politik
2.1
Sistem Perekonomian
Negara china adalah
salah satu negara komunis. Sebagai salah satu negara komunis maka dengan jelas
bahwa sistem perekonomian negara china adalah sistem sosialis, dimana dinegara
china tidak diakui hak milik individu, semua adalah hak miliki negara.
Secara terperinci
berikut adalah ulasan mengenai sistem perekonomian negara china.
Dalam kurun waktu
selama 30 tahun sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949,
pemerintah Tiongkok melaksanakan sistem ekonomi berencana. Target-target perkembangan
ekonomi di semua sektor direncanakan dan disusun oleh lembaga-lembaga khusus
negara. Dengan adanya sistem seperti itu, ekonomi Tiongkok dapat berkembang
mantap secara berencana dan terarah, namun sistem itu sekaligus dengan serius
telah membatasi vitalitas dan laju perkembangan ekonomi.
Pada akhir tahu
1970-an, Tiongkok mulai melakukan reformasi terhadap sistem ekonomi berencana.
Pada tahun 1978, Tiongkok melaksanakan sistem tanggung jawab di daerah pedesaan
yang terutama berupa sistem kontrak atas dasar keluarga yang dikaitkan dengan
hasil produksi. Pada tahun 1984, reformasi sistem ekonomi beralih ke kota dari
pedesaan. Pada tahun 1992, Tiongkok menetapkan arah reformasi untuk mendirikan
sistem ekonomi pasar sosialis.
Pada Oktober tahun
2003, Tiongkok telah menegaskan lebih lanjut target dan tugas penyempurnaan
sistem ekonomi pasar sosialis, yakni: sesuai dengan tuntutan mempertimbangkan
secara menyeluruh perkembangan kota dan desa, perkembangan regional,
perkembangan sosial dan ekonomi, perkembangan harmonis antara manusia dan alam,
serta perkembangan di dalam negari dan keterbukaan terhadap dunia luar,
mengembangkan peranan dasar pasar dalam alokasi sumber daya, mningkatkan
vitalitas dan daya saing perusahaan, menyempurnakan pengontrolan makro negara,
menyempurnakan fungsi pemerintah di bidang pengelolaan sosial dan layanan umum,
dan memberikan jaminn sistem yang kuat kepada pembangunan masyarakat cukup
sejahtera secara menyeluruh. Tugas utamanya ialah menyempurnakan sistem pokok
ekonomi di mana ekonomi milik negara merupakan bagian utama dan ekonomi multi
kepemilikan berkembang bersama, mendirikan sistem yang menguntungkan untuk
mengubah struktur ekonomi dualis antara kota dan desa, membentuk mekanisme yang
mendorong perkembangan harmonis ekonomi regional, membangun sistem pasar modern
yang seragam, terbuka dan bersaing secara tertib, menyempurnakan sistem
pengontrolan makro, sistem pengelolaan administrasi dan sistem hukum ekonomi,
menyempurnakan sistem penempatan kerja, distribusi pendapatan dan jaminan
sosial, dan mendirikan mekanisme yang mendorong perkembangan yang berkelanjutan
di bidang ekonomi dan sosial.
Menurut rencana,
sampai tahun 2010, Tiogkok akan membangun sistem ekonomi pasar sosialis yang
relatif sempurna, dan sampai tahun 2020, akan dibangun sistem ekonomi pasar
sosialis yang relatif matang.
2.2 Sistem Pemerintahan dan Politik
Cina
dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina (people’s Republic of Cina) merupakan
negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis.
Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat
terhadap warganya.
Pokok-pokok
sistem pemerintahan di Cina adalah :
a.
Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi
b.
Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis
c.
Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana
menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5
tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan
Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan
persetujuan Kongres Rakyat Nasional
d.
Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National
People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang.
Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk
masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan
anggotanya dari orang-orang partai komunis.
e.
Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak
sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).
f.
Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court,
Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan
secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung
Cina
a.
Pemerintahan RRC
b.
Sistem Pemerintahan: Parlementer Sistem Partai Tunggal.
c.
Bentuk Pemerintahan: Republik.
d.
Ideologi: Sosialis.
2.3 Sistem Hukum
Berbicara mengenai sistem hukum negara china, maka setidaknya dibagi dalam
dua masa yaitu;
1.
Sistem Hukum China di Masa Kerajaan : Sebuah sistem dikotomis yang
Diskrimanatif
Sejak awal pembentukannya, sistem hukum China terbangun oleh dua tradisi
besar, yaitu tatanan hukum yang bersumber dari ajaran filsafat confusionisme ,
yang bertumpu pada pengabdian aturan-aturan hukum moral (yang disebut li = 禮 [礼] «ï¦¶» ), dan
tatanan hukum yang didasarkan atas undang-undang (yang disebut fa= 法 ) terutama
undang-undang pidana, sebagai produk hukum yang diupayakan oleh para raja
dengan bantuan ahli-ahli hukum.
Munculnya konsep Li dalam sistem hukum China, didasarkan pada struktur
kemasyarakatan China pada era kerajaan yang bertumpu pada etika yang bersumber
dari tiga buah aliran pemikiran, yaitu: Confusianisme, Taoisme dan Budhisme .
Li adalah kata kunci paling dekat pada pengertian “hukum“ menurut konsepsi
hukum di negara-negara barat, meskipun terkadang Li diterjemahkan pula dengan
ritual, moral, etiket, kepastian.
Li merupakan seperangkat aturan-aturan kepatutan dan kesopanan yang harus
diindahkan oleh manusia yang jujur. Dengan demikian Li lebih menampakan dirinya
sebagi sebuah kode etika dalam pergaulan (aturan-aturan moral).
Aturan-aturan hidup yang disebut Li bukanlah sebuah ketentuan yang berlaku
umum, Li memiliki substansi yang berbeda-beda mengikuti bentuk hubungan dan
golongan dari orang-orang yang harus menerapkannya.
Meskipun demikian terdapat satu ketentuan yang berlaku umum di dalam Li,
yaitu adanya penetapan, bahwa manusia pada dasarnya tidak mempunyai hak-hak
subyektif, akan tetapi hanya memiliki kewajiban-kewajiban, baik kewajiban terhadap
atasan-atasan mereka, maupun terhadap masyarakat.
Penetapan kewajiban yang bersifat subordinasi tersebut, diperlukan, sebagai
bagian dari upaya untuk menjamin terselenggaranya “kelima hubungan dan
perimbangan yang telah dikemukakan Konfusius dan terutama Mensius”, yaitu : (a)
kaum muda terhadap kaum tua; (b) kaum laki-laki terhadap ayahnya; (c) istri
terhadap suami; (d) sahabat terhadap sahabatnya; (e) kaula negara terhadap raja
Adanya kewajiban yang bersifat subordinasi ini, tidak dapat diepaskan dari
bentuk dasar organisasi kemasyarakatan, yaitu keluarga, dalam arti yang luas.
Kepala keluarga adalah orang yang tertua dari generasi tertua, dan ia melakukan
kekuasaan yang tak terbatas atas semua anggota-anggota keluarga.
Keluarga-keluarga tersebut dikelompokkan kedalam keturunan-keturunan dan yang
disebut terakhir ini pada gilirannya bertumpu pada domein feodal, dan berada
dibawah pimpinan raja-raja. Hierarki feodal seperti itulah yang ada pada era
Confusius, tetap bertahan.
Kondisi sebagai terdeskripsi di atas yang kemudan menjadi dasar
diterapkannya Li oleh kepala keluarga didalam keluarga, oleh kepala suku-bangsa
terhadap kepala-kepala keluarga, oleh raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi
terhadaap kepada kepala-kepala suku. Dalam konteks ini setiap orang harus
berikhtiar untuk menghindari adanya sengketa, oleh karena adanya sengketa dapat
merusak kehormatan dan sekaligus mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan
demikian setiap anggota masyarakat harus senantiasa berupaya untuk melakukan
rekonsiliasi, dan mencari solusi yang mendamaikan. Bilamana proses rekonsiliasi
tidak menghasilkan sesuatu, maka barulah sengketa tersebut diselesaikan dengan
hukum, sebagai alat pamungkas . Adanya pandangan yang demikian mendasarkan pada
pendapat Confucius, yang menyatakan bahwa manusia akan menjadi benar, jika
manusia menjunjung tinggi moral (Li) dalam setiap kehidupannya. Dengan
menjunjung tinggi moral, maka manusia akan berada dalam kesempurnaan sehingga
manusia tidak perlu lagi berpedoman pada hukum. Menurutnya hukum tertulis yang
dibuat oleh para pembentuk hukum (kaum legalis) menjadikan manusia memiliki
perilaku yang buruk. Hukum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang jahat,
hukum menjadikan manusia bersikap tamak dan serakah. Manusia yang telah
mencapai kesempurnaan moralitas tidak akan membutuhkan hukum dalam hidupnya.
Pemikiran Confucius tersebut dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa pada
dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan baik, sehingga ia karena terdapatnya
atau telah tertanamnya moral dalam dirinya sejak manusia itu lahir
Pada abad III M, terutama di zaman Dinasti Tsyin (256-207), ajaran
Confusionisme, terutama ajaran li ini diserang habis-habisan oleh kaum
ahli-ahli hukum atau para legis, yang mendasarkan pada pandangan bahwa fa —
artinya undang-undang, terutama undang-undang hukum pidana — sangat diperlukan
bagi rakyat. Apa yang dikenal dengan fa-cia (madzab undang-undang/madzab kaum
legis) berkembang pesat terutama pada pemerintahan Kaisar Ch’in Shih Huang-Ti,
yang pada tahun 221 SM mewujudkan persatuan dan kesatuan semua wilayah China,
dan kemudian diteruskan oleh mao tse Tung serta pimpinan partai komunis.
Tentangan terhadap Confucius tersebut, mendasarkan pada pemahaman Kaum
Legalis, yang melihat bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa
watak dan sifat jahat. Manusia cenderung untuk senang sendiri, ia akan menjadi
serigala bagi manusia yang lain. Pada keadaan yang demikian manusia harus
diatur oleh hukum yang keras. Menurut kaum Legalis Raja memperoleh legitimasi
kekuasaan dari Thian (Tuhan), dan ketika ia berkuasa maka ia dibekali dengan
hukum untuk menundukkan sifat watak keras manusia, sehingga tidak ada satupun
manusia yang akan menentangnya . Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban, maka
manusia perlu ditundukan pada undang-undang, bahkan para pelanggar
aturan-aturan ini harus diancam dengan hukuman-hukuman berat yang menakutkan .
Fa adalah hukum yang lekat pada negara, secara mutlak dan umum serta berlaku
sama dan setara bagi setiap orang.
Sejalan dengan anjuran dari fa-cia, di China pun kemudian dibentuk berbagai
peraturan perundang-undangan. Paling sedikit dijumpai setidak-tidaknya delapan
belas kitab undang-undang China . Peraturan perundang-undangan yang tertua
berasal dari abad IV SM, setelah itu hampir disetiap dinasti mengeluarkan
sebuah kitab undang-undang baru (meskipun biasanya berasal dari naskah lama
yang diambil alih begitu saja dengan atau tanpa tambahan-tambahan).
Akan tetapi pandangan legalistis fa-cia tersebut nampaknya tidak dapat
dipaksakan begitu saja. Sejak era Dinasti Han (abad II SM) telah dapat
dipastikan terjadi sebuah proses “ konfussianisasi” undang-undang, dimana
beberapa peraturan perundang-undangan secara substansi merujuk pada Li sebagai
sumber hukumnya.
Sekalipun demikian legisme ini masih tetap berpengaruh dan telah menjadi
tradisi bagi setiap kaisar untuk membentuk perundang-undangan, terutama
perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum tata-uasaha negara. Hanya
saja proses legisme tersebut tidaklah pernah menyentuh bidang hukum privat . Dalam
bidang hukum privat, kebiasaan tetap memainkan peranan penting, dan kebiasaan
tersebut masih tetap berlaku sekalipun bertentangan dengan undang-undang
Sub sistem hukum Li dan Fa dalam sistem hukum China, tidaklah berlaku
secara unifikasi untuk semua golongan masyarakat. Permberlakuan Li dan Fa
disesuaikan dengan struktur masyarakat China terdiri dari empat kelas, yaitu :
kelas pertama yang terdiri dari pejabat-negara/ kerajaan dan kaum yang
terpelajar; kelas kedua kaum petani; kelas ketiga kaum pekerja dan kelas
keempat kaum pedagang . Orang-orang yang berada di kelas yang lebih rendah
tunduk pada orang-orang kelas yang lebih tinggi; didalam kelas tiap kelas
keluarga dan kelompok keluarga tetap merupakan dasar organisasi kemasyarakataan
dan yuridis
Li sebagai suatu tatanan umum, hanyalah diberlakukan bagi golongan
masyarakat kelas atas, sedangkan bagi kelas-kelas terendah, tidak dapat
diterapkan dan oleh karenanya bagi mereka diberlakukan Fa. Dalam konteks yang
demikian, maka bagi para pejabat negara dan kaum terpelajar terhindar dari
undang-undang pidana, bahkan jika mereka harus dihukum, mereka senantiasa dapat
“menembus” pidana mereka dengan sejumlah uang.
Munculnya perbedaan tersebut didasarkan pada alasan karena anggota-anggota
kelas tertinggi —- kaum elit orang-orang terpelajar, para pejabat negara,
pemilik-pemilik tanah —- karena pengetahuan dan pendidikan mereka dapat
memahami cara hidup yang ditentukan oleh Li, sedangkan “rakyat biasa” —- yang
tidak terpelajar dan hidup sederhana— tidak dapat berbuat seperti itu, sehingga
mereka harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum
pidana.
Hukum China tradisional dengan demikian diwarnai dan ditandai oleh adanya
ketidasetaraan dimuka hukum dan kesewanang-wenangan putusan hakim. Kelas-kelas
tertinggi dapat menolak pemberlakukan undang-undang terhadap mereka, dengan
alasan bahwa pemberlakuan sebuah undang-undang merupakan bukti kelemahan.
2.
Sistem Hukum China di Masa Republik : Dominasi Sistem Fa berbasis Marxisme
Versi Mao Tse-Tung
Ketertutupan China dari pengaruh asing dalam berbagai bidang (temasuk
hukum), sepertinya tidak dapat dipertahankan secara terus menerus. Seiring
dengan jatuhnya rezim kekaisaran dan terbentuknya pemerintahan Republik pada
tahun 1912, mulai terjadilah perembesan tatanan-tatanan hukum Barat ke China.
Hal ini terutama terjadi setelah Tsiang Kai Tsyek mengungguli kelompok-kelompok
yang berhaluan partai kiri dari partai Kuo Min Tang selama tahun-tahun
1925-1928. Pada saat itu mulai disusunlah Undang-undang Dasar (yang bersifat
sementara pada tahun 1931, dan kemudian menjadi definitif pada tahun 1936),
maupun sejumlah kodeks menurut pola Barat .
Pada tahun 1949 telah terjadi perubahan mendasar sebagai akibat kemenangan
partai Komunis dibawah pimpinan Mao Tse-Tung. Rezim baru Republik Rakyat China
ini telah menghapus semua undang-undang yang ada untuk melenyapkan pengaruh
feodalisme dan kaum kelas menengah, dan sebagai gantinya dibentuk tatanan hukum
baru berbasiskan undang-undang. Pembentukan tatanan hukum baru berbasis
undang-undang ini, tidaklah semata-mata memperlihatkan kemenangan Fa, (kaum
ahli hukum / legisten), akan tetapi lebih menunjukan adanya keinginan kuat dari
penguasa untuk menerapkan paham Marxisme-lenimisme. Pemberlakukan undang-undang
di Republik Rakyat China, pada dasarnya ingin mengukuhkan kekuasaan diktator
(yang untuk sementara dianggap sebagai suatu keadaan yang terpaksa ditolelir).
Pemberlakukan undang-undang yang keras dan ketat, semata-mata untuk menegakkan
komunisme.
Oleh karena itulah dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1958 telah
dikeluarkan undang-undang dalam jumlah yang besar, yang lazimnya menurut pola
hukum Sovyet, namun dengan kekhususan-kekhususan China.
Akan tetapi pada sekitar tahun 1958 terjadilah suatu reaksi terhadap
hegemoni perundang-undangan. Pemerintah China menentang pengaruh Rusia dan
kembali ke cara pendekatan tradisional China. Dominasi kedaulatan undang-undang
mulai dihapuskan, dan kemudian digantikan dengan sebuah model penataan yang
berbasis pada kepemimpinan kenegaraan yang dipengaruhi oleh sebuah etika umum,
yang ditafsirkan oleh kader-kader partai dan negara. Pada titik ini, di
Republik Rakyan China, terbentuk kembali sebuah li yang baru, sesuai dengan
pandangan-pandangan partai politik komunis, yang diturunkan oleh gagasan-gagasan
Mao Tse Tung (yang kemudian dikenal dengan “buku merah“). Li ini diterapkan
atas diri “orang-orang yang jujur“, yakni orang-orang komunis, sedangkan yang
kejam itu (undang-undang hukum pidana) tetap dipertahankan dan diberlakukan
bagi orang-orang “kontra-revolusioner“ dan bagi orang-orang “Baarbar“, yakni
yang bukan China.
Terjadinya Revolusi kebudayaan kaum Proletar pada tahun 1966-1968 telah
mempercepat proses perubahan tersebut. Proses untuk membentuk komunisme
menimbulkan keinginan yang kuat disebagian kalangan untuk memasukkan didalamnya
keadaan “non-hukum“, dengan sama sekali tidak ada sanksi apa pun. Ideologi
harus mampu menjalankan kekuasaan negara, sementara rakyat harus menerima dan
mengikuti dengan penuh gairah gagasan-gagasan partai dan pimpinannya. Ideologi
ini harus diterima bukan karena menyetujuinya, melainkan agar tercipta
persatuan dan kesatuan. Setiap orang diharapkan dapat menerapkan
gagasan-gagasan tersebut, kalau perlu dengan jalan paksa. Dengan demikian
bentuk tatanan hukum yang kemudian terbentuk bukan lagi semata-mata berdasarkan
undang-undang, akan tetapi segala sesuatunya kemudian bertumpu pada
slogan-slogan dan semboyan-semboyan yang bersifat ideologis.
Pada tahun 1970, dan terutama setelah wafatnya Mao (1976), nampaknya
pandangan mengenai hukum dan negara yang diberlakukan oleh Revolusi Kebudayaan
secara berangsur-angsur ditarik kembali. Pada tahun 1973 munculnya perlawanan
terhadap Lin Piao, yang dipadukan dengan penyerangan terhadap konfusionisme
serta pemujaan terhadap fa-chia, Hua Kuo Feng bersama-sama dengan Feng
Hsiao-Ping (pemimpin yang dilengserkan oleh Revolusi Kebudayaan), telah membawa
kembali China untuk menganut legalisme, suatu bentuk fa, namun tanpa
mengingkari ideologi Mao.
Pada masa ini Undang Undang Dasar yang dibuat sejak tahun 1954, kemudian
diganti dengan sebuah Undang-undang Dasar baru yang telah dipersiapkan sejak
tahun 1970 dan dirampungkan serta dikeluarkan pada tahun 1975. UUD ini lebih
ringkas dibandingkan dengan yang dikeluarkan pertama (hanya 30 pasal, sedangkan
UUD yang lama berisi 106 pasal). UUD baru ini di satu sisi berupaya untuk
menyederhanakan struktur kenegaaraan, sedangkan di sisi lain meletakan dasar
konstitusional bagi partai komunis. Dengan demikian Republik Rakyat China
menjadi negara sosialis dengan nama ”diktatur ploretariat“, yang didalamnya
kekuasaan negara diletakkan dibawah pimpinan partai komunis.
Undang-undang Dasar tahun 1975 ini, kemudian diamandemen pada bulan Maret
tahun 1975 (60 pasal), yang kemudian diganti lagi oleh UUD 1982, namun
perubahan-perubahan yang diadakan relatif sedikit.
Dianutnya kembali sub sitem fa di China, tidaklah menyebabkan hukum
(undang-undang) berperan sebagai panglima. Sekitar tahun-tahun 1972-1976 hukum
justru ditempatkan secara subordinatif dan hanya menjadi alat tujuan-tujuan
politik. Demikian pula di bidang hukum privat. Meskipun telah diakui adanya
kepemilikian tanah, akan tetapi struktur kepemlikian tersebut mendasarkan pada
hak milik marxisme, dengan tekanan pada hak milik negara sosialis dan kolektif.
Peradilan pun sepenuhnya berada di bawaah pengawasan badan-badan partai,
yang hanya mempunyai satu tujuan: penyelesaian pertentangan-pertentangan yang
timbul dalam masyarakat. Didalam kebanyakan bidang hukum ini diupayakan adanya
penyelesaian perselisihan secara damai melalui jasa-jasa perantara. Untuk
menunjang maksud tersebut maka dibentuklah Komisi Perantaraan Masyarakat, yang
pada hakikatnya mengesampingkan peranan peradilan. Mekanisme ini dipandang
sebagai pengganti tolak ukur yang lama, yakni kewajiban menjamin kehidupan,
harmonis, yang kemudian berubah menjadi persyarataan kesetiaan terhadap paham
marxisme versi Mao Tse-Tung.
Hukum perundang-undangan di China bersumber dari dua badan pembuat
undang-undang, yaitu: badan legeslatif negara dan badan kekuasaan partai. Dalam
hal ini Partai menetapkan isinya, sedangkan negara menentukan bentuk
undang-undang. Begitulah sejak tahun 1979 telah diterbitkan ratusan
undang-undang, terutama yang berhubungan dengan institusi-institusi negara dan
khususnya yang menyangkut hukum ekonomi. Selain itu dikeluarkan pula
kitab-kitab undang-undang dalam bidang cabang-cabang hukum lainnya seperti
hukum perdata dan hukum acara perdata, hukum pidana dan hukum acara pidana.
Adapun Pembagian bidang hukum di negara China pada masa kini adalah:
a.
Hukum partai yang dimuat dalam statuta partai dan revolusi-revolusi partai.
Dalam hal ini setiap individu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ini.
Instansi partai tertinggi adalah Komite Sentral, yang mengendalikan negara dan masyarakat.
b.
Hukum Tata Negara. Pengaturan bidang ini terdapat didalam Undang-undang
Dasar dan didalam undang-undang pelaksanaannya. Undang-undang Dasar tahun 1982,
yang diterima oleh Musyawarah Nasional, menguraikan asas-asas umum tatanan
kenegaraan dan ekonomi, mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga
negara, yang sama dimuka hukum dan mengatur struktur kenegaraan. Kekuasaan
tertinggi berada di tangan Musyawarah Rakyat Nasional; dan
c.
Hukum pemerintahan yang antara lain menetapkan statuta komite-komite
penduduk.
d.
Di dalam bidang hukum privat, hukum China ini membedakan antara orang-orang
pribadi dan badan-badan hukum. Orang asing dilindungi dalam hak-hak dan
kepentingan-kepentingan hukumnya. Didalam hukum keluarga suami-istri mempunyai
hak-hak yang sama; undang-undang perkawinan tahun 1980 mengatur
persyaratan-persyaratan pelaksanaan perkawinan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang mengalir dari hal tersebut berikut syarat-syarat untuk perceraian.
Anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan
anak-anak sah. Khusus untuk hukum perkawinan pada tahun 1950 pembuat
undang-undang membuat suatu ketentuan yang bertentangan dengan
kebiasaan-kebiasaan tradisional. Dalam hal ini perkawinan yang dipandanga
sebagai permasalahan yang diatur oleh kepala-kepala keluarga. Kemudian diganti
dengan ketentuan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada kehendak bebas para
pihak dan hal itu harus diselenggarakan di hadapan pejabat catatan sipil. Suami
dan istri mempunyai hak-hak yang sama dan berdasarkan alasan-alasan demogratif
kepada para mitrakawaan ini diwajibkan mengikuti program keluarga berencana.
e.
Di dalam pengaturan tentang eigendom UUD membedakan tiga bentuk eigendom,
yaitu: hak milik negara, hak milik kolektif dan hak milik pribadi. Yang disebut
pertama dan kedua meliputi tanah, sumber-sumber daya alam dan sebagian dari
alat-alat produksi, sedangkan eigendom individual meliputi barang-barang
kosumsi (rumah, perabot alat-alat rumah tangga, uang tabungan) dan alat-alat
produksi seperti hewan penarik dan pengangkut beban. Hanya hak milik publik
“sosialistis“ adalah barang suci dan tidak dapat diganggu gugat.
f.
Kendatipun Undang-undang Dasar tidak menyebut-nyebutkan hak milik
intelektual, namun pada tanggal 1 April 1985, bagaimanapun juga tampil ke permukaan
dan diberlakukan suatu hak oktroi baru.
g.
Di dalam bidang ekonomi dijumpai perusahaan-perusahaan negara, kolektif dan
individual, disamping perusahaan-perusahaan campuran China dan mancanegara
(perusahaan patungan) yang diatur oleh sebuah perundang-undangan yang serba
luas. Sejak tahun 1980 diadakan empat buah “Zone Ekonomi Khusus“ di bagian
Selatan China, dimana investor-investor asing memperoleh perlakuan istimewa
berupa hak-hak privilese yang berhubungan dengan perpajakan, impor-ekspor
valuta asing, dan seebagainya.
h.
Dalam bidang peradilan dijumpai:
1.
Komite-komite perantaraan masyarakat, yang dibentuk oleh komite-komite
penduduk, yang didalamnya duduk hakim-hakim awam dan yang kurang menangani
perkara perdata dan pidana;
2.
Pengadilan-pengadilan rakyat biasa maupun khusus dan pada puncak piramida
peradilan, sebuah Mahkamah Agung Rakyat;
3.
Komisi-komisi arbitrase yang terutama menyelesaikan
permasalahan-permasalahan ekonomi;
4.
Parket, yang mengawasi pelaksanaan undaang-undang;
5.
Ruang tempat pembela (balie), yang terdiri dari advokat-advokat yang
bekerja dibawah pengawasaan negara dan wajib memberikan bantuan hukum.
6.
Kekuasaan kehakiman meliputi hakim-hakim profesional, hakim-hakim awam dan
hakim-hakim pembantu.
7.
Hukum acara di sidang pengadilan berlangsung melalui dua instansi:
pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat
banding. Dan persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Namun, jumlah perkara
tidak banyak: kebanyakan perkara diselenggarakan terhadap apa yang disebut
musuh-musuh rakyat dan “residivis-residivis“, maupun dalam bidang hukum
perkawinan.
2.4 Budaya
Pada tahun 2001 lalu, kelompok olah raga pernapasan
fa-lung-gong dilarang di China. Sedangkan pemimpinnya menjadi buronan
pemerintah China yang saat ini dia dilindungi di AS. Dunia barat gempar dan
menuduh China tidak memperhatikan HAM. Menurut tuduhan resmi pemerintah China,
kelompok ini sudah menjurus ke aliran anti ilmiah dan banyak menipu rakyat.
Mereka meyembah roh, bertahayul dan menolak dunia kedokteran. Para pengikut
fa-lung-gong menyebar ke Negara-negara lain seperti di Negara-negara eropa, AS,
karena ajaran mereka ini dilarang di Negara asal mereka(China). Tidak jarang
mereka meneriakkan kecaman-kecaman sengit kepada pemerintah komunis China yang
telah melanggar HAM bagi penganut ajaran fa-lung-gong. Bagi mereka yang
kedapatan menerapkan ajaran fa-lung-gong di China, maka pemerintah China segera
menangkap mereka, membubarkan ajaran tersebut, serta menjebloskan para
penganutnya kedalam penjara. Disini pers berupaya untuk memuat berita tentang
aksi pemerintah komunis China atas larangan berkembangnya ajaran fa-lung-gong
di Negaranya. Namun berita-berita ini dikontrol oleh pemerintah China, sehingga
pers tidak mempunyai kebebasan untuk menyampaikan infomasi dan buah pikirannya
melalui media massa karena kontrol pemerintah dalam sistem pers otoritarian begitu
ketat.
2.5
Kegiatan Ekspor dan Impor serta Produk Unggulan
China dengan berbagai produk unggulannya yang tentu saja
dalam bidang teknologi, seperti smartphone, Tablet PC, Laptop, HP, dsb. Bahkan
kin yang terbaru adalah berusaha bergabung dengan Apple untuk membuat suatu
inovasi baru.
Kegiatan ekspor dan impor negara china sangat
mengesannkan, china cendrung lebih banyak mengekspor barang – barangnya negara
luar, dibandingkan dengan impor, maka jelas hanya mengapa china menjadi negara
yang stabil dalam perekonomiannya.
2.6
Cara Memasuki Pasar Global
Cara
china memasuki pasar global sangat sederhana, dahulu sering terdengar bahwa
china melakukan politik dumping dalam memasarkan produknya ke negara lain. Politik
dumping adalah cara memasarkan produknya lebih murah dibandingkan dengan negara
sendiri.
Namun china menyanggah hal tersebut mereka beranggapan bahwa mereka mampu
menekan biaya produksi seminimal mungkin, salah satu caranya adalah dengan
menerapkan program JIT (Just In Time)
dimana dengan konsep ini bisa menghilangkan biaya pemborosan.
c.
Kesimpulan
Jadi dapat
disimpulkan bahwa negara
china adalah salah satu negara maju dan negara yang menganut sistem komunis
sosialis sebagai sistem pemerintahan, perekonomian, budaya, dll. Secara
astronomis, China terletak antara 18° LU- 54° LU dan 73°BT- 135° BT. Dan secara
Geografis terletak di kawasan Asia Timur, menghadap ke Samudera Pasifik. Luas
China ± 9.600.000 Km².
Kegiatan ekspor dan impor negara china sangat membanggakan dan patut
ditiru, ditengah - tengah kondisi
krisis, china masih mampu bertahan. Kemudia china mempunyai produk – produk
ungguland alam bidang teknologi. Sedangkan cara china memasuki pasar global adalah
dengan cara menetapkan harga yang bisa bersaing dengan produk lokal negara
tersebut.
d.
Daftar
Pustaka
